Perluas Jangkauan Pendidikan Politik di Tingkat Lokal, Bawaslu RI Bentuk P2P

“Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif adalah ruang bersama untuk membangun kesadaran kritis masyarakat, utamanya kelompok pemuda dan mahasiswa. Bawaslu Bali berkomitmen menjadikan P2P sebagai wadah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan agar pengawasan partisipatif tidak berhenti pada momen elektoral saja, tapi menjadi budaya demokrasi yang hidup di masyarakat,” ujar Ariyani dalam Forum Group Discussion (FGD) Persiapan Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (20/5).

Ia juga menambahkan bahwa dengan sinergi antara Bawaslu pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dan lembaga pendidikan, P2P akan menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan setara bagi semua.

Sementara Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyampaikan P2P bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan Serentak. “Bawaslu memiliki pusat pendidikan pengawasan partisipatif untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pembentukan ini menciptakan proses Pemilu yang lebih berkualitas,” ungkap Bagja dalam siaran pers Bawaslu Bali diterima, Selasa (20/5).

Dalam kesempatan berbeda, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menegaskan bahwa P2P adalah program prioritas nasional yang penting dilakukan sebelum memasuki masa tahapan Pemilu atau Pemilihan. 

“Satu-satunya program prioritas nasional Bawaslu berlaku dari Tahun 2026 hingga 2029. Kita harus mengingatkan banyak orang bahwa Pemilu 2029 bukan hanya dilakukan di tahun itu saja, tetapi prosesnya dimulai jauh hari sebelumnya. Oleh karena itu, program ini menjadi prioritas dan penting sebelum masuk ke dalam tahapan Pemilu atau Pemilihan,” ujar Lolly.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Totok Hariyono, menambahkan bahwa kehadiran Bawaslu tidak hanya saat tahapan Pemilu, namun juga untuk memperkuat demokrasi secara berkelanjutan. “Bawaslu itu bukan pekerja Pemilu yang hanya ada saat tahapan Pemilu atau Pilkada, tetapi kita adalah pekerja demokrasi yang terus hadir untuk menjadikan demokrasi lebih baik lagi. Itu adalah salah satu tujuan dari program P2P ini,” tegas Totok. adi