KPPU Minta Dilibatkan dalam Rakor Kebijakan Tarif AS

“Sudah saatnya KPPU ini dilibatkan dalam rapat-rapat koordinasi atau bahkan rapat kabinet ketika pemerintah merilis suatu kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, bisnis, dan perdagangan,” ujar Wakil Ketua KPPU Aru Armando, di Gedung KPPU, Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin.

Menurut Aru, keterlibatan KPPU dalam rapat-rapat koordinasi ihwal kebijakan tarif AS dapat memberi gambaran soal dampak tarif impor AS terhadap iklim persaingan usaha.

Salah satu persoalan yang ia soroti adalah usulan untuk menghapus kuota impor dari Presiden Prabowo Subianto. Usulan tersebut dinilai membahayakan pelaku usaha lokal, karena produk impor akan mudah masuk ke pasar dalam negeri.

Ketika pasar di dalam negeri kebanjiran produk impor, maka akan terjadi oversupply atau suplai berlebih, yang mendorong pelaku usaha untuk menjual dengan harga rugi atau predatory pricing agar barang cepat habis terjual.

Kalau predatory pricing terjadi, kata dia, pelaku usaha lokal bisa tersingkirkan dari persaingan pasar dan akan mati dengan sendirinya.

“Dampaknya yang akan terjadi adalah pabrik yang tutup karena dia mengurangi produksi, dan bahkan mati karena tidak bisa bersaing dengan harga murah,” kata Aru pula.

Penutupan pabrik tersebutlah yang mengakibatkan munculnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Oleh karena itu, dengan melibatkan KPPU dalam rapat-rapat koordinasi terkait kebijakan tarif impor AS, Aru meyakini dapat memberi masukan untuk menghadapi kebijakan dari Negeri Paman Sam tersebut, sekaligus meminimalisir kemungkinan dampak negatif terhadap persaingan usaha di dalam negeri.

“Kami berharap pemerintah segera konsultasi dan berkoordinasi dengan kami untuk merumuskan kebijakan,” ujarnya pula. 7 ant