DPR RI asal Bali akan Komunikasi dengan Banggar

Menanggapi hal ini Anggota DPR RI asal Dapil Bali, Ketut Kariyasa Adnyana menyatakan tidak masuknya Tol Gilimanuk-Mengwi dalam PSN, karena kondisi keuangan negara tidak memungkinkan. Akibatnya, banyak program-program tidak terlaksana. Di sisi lain, pemerintah punya program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Walau saat ini tidak masuk PSN, Kariyasa berharap kelak Tol Gilimanuk-Mengwi bisa masuk PSN kembali bila kondisi keuangan negara sudah bagus. 

Dia juga yakin Gubernur Bali Wayan Koster telah komunikasi dengan pemerintah pusat agar proyek tol itu bisa dilaksanakan. Anggota Komisi VIII DPR RI ini berharap Gubernur Koster melakukan komunikasi dengan DPR RI, terutama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Sebagai wakil rakyat Bali, dia juga akan komunikasi dengan Banggar. "Saya akan komunikasi dengan teman-teman di Badan Anggaran (Banggar), agar program ini kelak bisa berjalan," ucap Kariyasa saat dihubungi NusaBali, Senin (10/3).

Sebab, kata anggota Fraksi PDIP ini, proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi sangat strategis dan berdampak ke masyarakat. Selain itu, bisa menjadi jalan utama distribusi dari Jawa ke Bali, NTT dan NTB. "Jadi, tol ini adalah jalan strategis nasional, karena untuk kepentingan ekonomi. Dengan jalan tol, memudahkan produk dari Jawa menuju Bali, NTT, NTB," jelas Kariyasa. Dalam kesempatan tersebut, Kariyasa menyampaikan pula agar pemilik lahan yang terkena proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi mendapat perhatian. "Jangan sampai mereka dirugikan, karena belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan ganti untung," jelas politisi asal Desa/Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini.

Sementara anggota DPR RI asal Bali lainnya, Wayan Sudirta menyatakan agar tidak menimbulkan suasana yang membuat masyarakat resah, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur Bali Wayan Koster yang dibantu Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta dalam menangani proyek Tol Gilimanuk-Mengwi yang tidak masuk PSN. Sudirta yakin, mereka punya solusi dan berbagai cara untuk bisa mewujudkan proyek tersebut. Terlebih, mereka punya pengalaman dalam memimpin daerah. 

Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, Tol Gilimanuk-Mengwi bukan hanya untuk kepentingan Bali saja, juga nasional. Dari aspek wisata, saat ini wisatawan dari Jembrana ke bandara menghabiskan waktu empat sampai lima jam. Adanya tol, bisa memangkas waktu sekitar satu setengah jam. Dengan begitu, akan menjadi pelayanan yang luar biasa sehingga bakal berdampak kepada pariwisata.

"Jadi, jalan tol ini penting. Saya yakin ada jalan keluarnya. Yang penting masyarakat Bali bersatu, kompak, tidak terpecah dan mengangkat ini adalah demi kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan pribadi Bali maupun kepentingan gubernur semata. Kalau itu diangkat, saya yakin pusat tidak akan membiarkan ini terkatung-katung," tegas anggota Fraksi PDIP DPR RI asal Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Karangasem ini. 

Sedangkan anggota Fraksi NasDem DPR RI, I Nengah Senantara menyatakan memang Tol Gilimanuk-Mengwi sempat masuk PSN di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, sekarang presiden di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Di masa Presiden Prabowo, kata Senantara, ada efisiensi anggaran, terutama APBN sehingga bisa saja proyek tersebut dinilai belum penting dilaksanakan.

"Terlebih, saat beliau menjabat presiden telah menyatakan proyek yang belum berjalan akan dievaluasi kembali, walau sudah masuk PSN. Kalau sudah berjalan akan dilanjutkan. Untuk proyek Tol Gilimanuk-Mengwi belum berjalan. Artinya, sangat memungkinkan ditinjau ulang lagi," jelas Senantara. 

Dia juga optimis Gubernur Bali Wayan Koster akan mewujudkan proyek tersebut. Lantaran, Gubernur Koster telah mengatakan, bila Tol Gilimanuk-Mengwi keluar dari PSN, pemimpin Bali akan mencari cara lain. "Yang dimaksud cara lain itu adalah kerja sama dengan pihak swasta," imbuh politisi asal Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Namun, lanjut Senantara, yang saat ini lebih penting untuk Bali adalah mengatasi kemacetan di sekitar Denpasar-Badung. Titik kemacetan pun, sudah jelas diketahui. Antara lain, area Canggu, area Nusa Dua dan area Kota Denpasar. Untuk mengatasi kemacetan di sana, telah direncanakan membangun underpass baru dengan menggunakan APBD. "Ini dipastikan berjalan. Saya sebagai wakil rakyat dari dapil Bali yakin program dari gubernur itu pasti bisa berjalan dengan baik. Lantaran beliau sudah memimpin Bali lima tahun. Kemudian, beliau juga pasti sudah melakukan mapping akan bekerja sama dengan siapa," tutur pria yang duduk di Komisi VI DPR RI ini.

Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer mengatakan meski proyek tersebut tidak masuk PSN, Bali jangan hanya terpaku dengan proyek tersebut. Melainkan perlu mencari alternatif lain. Apalagi, tujuan dari pembangunan jalan tol adalah untuk menyelesaikan persoalan kemacetan di jalur padat Denpasar-Gilimanuk. 

Selain itu, jalan tol juga harus sesuai dengan skala keekonomian sehingga dapat menarik investor masuk. Demer pun menawarkan solusi agar dipikirkan pembangunan jalan tol lain dan dibiayai pihak swasta. "Idealnya, menurut saya Tol Gilimanuk-Seririt. Dari Seririt ke Soka (Tabanan), baru Denpasar sehingga akan mengurangi kemacetan di Jembrana dan Tabanan," ujar Demer saat dihubungi NusaBali, Senin (10/3).

Bila dari Gilimanuk langsung menuju Denpasar, lanjut Demer, akan menambah masalah kemacetan. Sebaliknya, bila dari Gilimanuk ke Seririt akan mengurai kemacetan. Wisatawan pun bisa berwisata ke Pantai Lovina, karena melintasi daerah tersebut. Sementara bagi yang ingin ke Lombok bisa melalui Buleleng Timur. "Jadi, ini bisa mengurai kepadatan daripada lintasan Gilimanuk-Denpasar. Coba solusi ini dipikirkan dan didiskusikan lebih dalam lagi," imbuh politisi Golkar ini. Memang, kata Demer, Tol Gilimanuk-Mengwi bisa menyelesaikan kemacetan.

Tapi, dampak yang terjadi UMKM di sepanjang jalan itu akan mati. "Tol Gilimanuk-Mengwi memang dapat menghilangkan masalah di jalan, tapi masuk ke kota akan menjadi masalah sehingga ini mungkin menjadi pertimbangan tidak masuk PSN, karena dianggap tidak menyelesaikan persoalan," kata politisi senior asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng ini. Oleh karena itu, Anggota DPR RI lima periode ini menegaskan agar Tol Gilimanuk-Seririt-Soka bisa dipertimbangkan agar ada pemerataan ekonomi, sekaligus mengurai kemacetan. Plus tidak menambah beban, tetapi mengurangi beban di Kota Denpasar. 7 k22