Dewan Minta Rencana Penambahan Modal Daerah ke BPD Bali Dipikirkan

Pemerintah diharapkan mengalihkan anggaran penambahan modal tersebut ke program pelayanan dasar.

Sebelumnya Bapemperda DPRD Buleleng sempat membahas persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Dearah (Ranperda) yang akan dibahas pada masa sidang kedua tahun 2025. Dari tiga ranperda yang sudah masuk daftar, satu diantaranya ranperda tentang penyertaan modal daerah pada BPD Bali. Pemkab Buleleng tahun ini berencana akan menambah penyertaan modal ke Bank BPD Bali sebesar Rp 30 miliar. Anggarannya pun sudah disiapkan di APBD 2025.

Anggota Bapemperda DPRD Buleleng Dewa Komang Yudi Astara menyebut, secara umum menyetujui jika ranperda penyertaan modal tetap dibahas. Hanya saja, penambahan modal tidak serta merta harus dilakukan tahun ini. Sebab Perda sebelumnya baru berakhir pada tahun 2025 ini. Penganggaran pun baru bisa dilakukan setelah ada penetapan Perda.

“Perda wajib ditetapkan sebelum persetujuan rancangan APBD dari Kepala Daerah dan DPRD. Kalau perda baru akan dibahas tetapi anggaran sudah ditetapkan, itu tidak sesuai undang-undang,” terang Dewa Yudi, Rabu (12/3).

Menurutnya, penyertaan modal ke BPD Bali dengan potensi deviden yang sangat positif untuk penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat bagus dilakukan. Namun kembali harus melihat kondisi fiskal daerah dan kondisi terkini. Penyertaan modal tahun ini pun tidak bersifat mendesak. Sebab target penyertaan modal Pemkab Buleleng lima tahun terakhir sudah tercapai sebesar Rp 80 miliar.

Dewa Yudi pun tidak menyangkal jika dilihat dari perspektif bisnis, penambahan penyertaan modal ini sangat menguntungkan, trendnya positif dan sangat layak. Namun penambahan penyertaan modal dari pemda idealnya dilakukan saat fiskal surplus.

“Buleleng, fiskal sangat sempit dan kecil, apalagi surplus. Analogi dalam keluarga. Wajarkah orang tua melakukan investasi, saat anak-anak mereka untuk makan masih kurang. Tidak punya bekal sekolah apalagi pakaian atau seragam layak, hanya untuk kepentingan pendapatan di masa depan?,” imbuh anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Dia pun meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat. Terlebih saat ini sedang ada efisiensi anggaran yang membuat sejumlah program pembangunan tidak dapat terealisasi maksimal.

“Harapan kami anggaran yang sudah tersedia untuk penambahan penyertaan modal ini agar dialihkan ke belanja pelayanan dasar. Buleleng punya 170 KM jalan rusak berat, masalah akses air bersih, banyak sekolah kondisi rusak berat belum dapat penanganan, 3.000 lebih masyarakat tidak punya RTLH. Puskesmas butuh peningkatan layanan dan sarpras. Itu yang lebih urgent,” terang politisi asal Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.7 k23