Buleleng Bentuk Gugus Tugas Anti Pornografi, Angka Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak Marak

SINGARAJA, NusaBali

Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2KBP3A), membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) tahun 2025. Pembentukan GTP3 ini menindaklanjuti kasus kekerasan pada perempuan dan anak cukup tinggi di Buleleng.

Kepala Dinas P2KBP3A Buleleng, I Nyoman Riang Pustaka, Kamis (1/5) mengatakan, GTP3 ini akan dibentuk melibatkan instansi lintas sektor termasuk instansi vertikal. Mulai dari OPD di lingkup Pemkab Buleleng, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Agama, Unsur Lembaga Sosial hingga Lembaga Pendidikan. Menurutnya, kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Buleleng, seringkali dipicu karena paparan pornografi.

“Melihat fenomena dan fakta di lapangan, banyak penikmat, pengkonsumsi situs pornografi cenderung menjadi pemicu dan stimulant kasus pornografi yang menimpa perempuan dan anak-anak. Hal ini menjadi pertimbangan kami membentuk GTP3 ini,” ucap Riang.

Riang pun menyebut dari hasil sosialisasi dan edukasi yang selama ini dilakukan Dinas P2KBP3A, pornografi sudah mulai masuk ke rentang umur anak-anak. “Anak-anak SD di desa-desa itu saat ditanya tentang pornografi, mereka sudah tahu. Bahkan dengan bangga menunjukkan situs kepada kita. Jadi ini sudah sangat memprihatinkan,” imbuh Pejabat asal Desa Kalisada, Kecamatan Seririt, Buleleng.

Setelah dibentuk dan dikukuhkan GTP3, akan mulai meluncurkan program-program sebagai langkah pencegahan dan penanganan. Pertama langkah pemantauan termasuk sidak-sidak langsung ke lapangan. Sasaran yang pertama yakni pegawai pemerintahan Pemkab Buleleng. GTP3 akan memeriksa gadget sasaran dengan mengecek history pencarian di browser.

Siswa, guru di satuan pendidikan sudah masuk dalam list sasaran sidak selanjutnya. GTP3 juga sedang merancang tindakan pemblokiran situs pornografi untuk meminimalkan akses masyarakat. “Saat ini sedang berproses SK gugus tugas di bagian hukum, selanjutnya menunggu persetujuan Pak Bupati. Setelah rampung kita langsung tancap gas,” terang Riang.7 k23