9 hours ago
2
ARTICLE AD BOX
Bendesa Adat Sidakarya, I Ketut Suka, menepis anggapan bahwa masyarakat adat secara tegas menolak proyek FSRU LNG. Menurutnya, masyarakat hanya berharap agar proyek tersebut benar-benar membawa manfaat nyata dan menjaga keharmonisan lingkungan.
“Titiang sebagai masyarakat bawah pastika mengharapkan yang terbaik dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan Bali umumnya. Jikapun ada yang bermain untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan yang lain, biar mereka menerima buah karmanya,” ujar Ketut Suka, Selasa (21/5).
Ia mengimbau agar semua pihak tidak menyebarkan narasi yang dapat membingungkan masyarakat awam, terlebih ketika forum-forum resmi telah membuka ruang bagi warga untuk memahami rencana pembangunan secara utuh.
Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Sanur, I Wayan Supriatna. Ia menyayangkan munculnya pernyataan-pernyataan dari pihak tertentu yang dianggap tidak memahami substansi teknis dan regulasi proyek.
“Intinya, jangan ada orang-orang yang merasa dirinya tokoh tapi justru tidak konsekuen dan asal bicara tanpa mengetahui secara detail baik data teknis, regulasi, dan kebijakan yang diambil pemerintah,” tegas Supriatna.
Ia menyebut, proses pembangunan FSRU LNG telah melalui harmonisasi antara Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Provinsi Bali, dengan melibatkan desa adat sebagai aktor utama dalam diskusi dan penyaluran aspirasi.
“Ketika ada yang bicara soal kesucian pura, mangrove, atau alur kapal pariwisata tanpa memahami data lingkungan terbaru, berarti mereka tidak update dengan informasi rencana LNG saat ini,” imbuhnya.
Supriatna juga menyoroti urgensi proyek ini sebagai solusi ketahanan energi Bali. Menurutnya, gangguan pasokan listrik dari Jawa sangat berisiko memicu pemadaman besar-besaran, sementara penggunaan PLTU masih menimbulkan polusi yang kontradiktif dengan cita-cita Bali Energi Bersih.
“Sekarang saja kita lihat, asap hitam dari cerobong PLTU di Pesanggaran makin sering terlihat. Sementara kita sudah canangkan Bali sebagai daerah energi bersih,” tandasnya.
Proyek ini, lanjut Supriatna, bahkan membawa manfaat langsung bagi wilayah adat sekitar. Di antaranya, hasil pengerukan (dredging) yang akan digunakan untuk penataan Pantai Muntig Siokan di wilayah Desa Adat Intaran.
Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana alias Gus Agung, menambahkan, penolakan tanpa data dan solusi hanya akan menghambat upaya Bali menuju kemandirian energi.
“Bali butuh listrik bersih yang terjangkau. Jangan terjebak teori tanpa realita. Kita harus berpikir logis, karena masyarakat yang akan menanggung dampaknya kalau krisis energi tidak segera ditangani,” katanya.
Gus Agung menegaskan bahwa proyek FSRU tidak berdampak pada padang lamun atau terumbu karang aktif. Teknologi pengeboran pipa bawah tanah (horizontal directional drilling/HDD) juga dirancang untuk menghindari kerusakan kawasan mangrove.
“Semuanya sudah dibahas, dikaji, dan disosialisasikan berulang kali. Kalau masih ada yang mengulang isu lama, mungkin mereka belum mengikuti informasi terkini,” ujar Gus Agung.
Sementara itu, Ketua BUPDA Intaran, Anak Agung Ketut Gede Aryateja, menyatakan bahwa pernyataannya telah disalahartikan oleh sejumlah media. Ia menegaskan tak pernah menyatakan penolakan terhadap proyek ini.
“Saya tidak pernah berkata menolak. Saya hanya menjelaskan kronologi dan dinamika yang terjadi. Tidak ada satu pun kata ‘menolak’ yang saya ucapkan,” tegasnya.
Aryateja mengajak semua pihak untuk mengedepankan dialog dan klarifikasi sebelum menyebarkan narasi yang bisa memecah belah masyarakat.
“Proyek ini bukan soal siapa setuju atau tidak, tapi soal bagaimana kita memastikan manfaat dan dampaknya benar-benar dikawal,” pungkasnya.
Dengan sejumlah klarifikasi ini, tokoh masyarakat dan lembaga adat mengharapkan publik dapat menyikapi informasi seputar proyek FSRU LNG Sidakarya secara bijak dan proporsional, mengingat urgensinya bagi ketahanan energi Pulau Dewata.
English (US) 