Disdikpora Dibantu Satpol PP Pantau Ketat Situasi

Pemantauan dan pengamanan khusus ini dilakukan pasca penanaman pohon pisang di halaman SDN 2 Sambangan, buntut sengketa lahan yang dinilai mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng, Putu Ariadi Pribadi juga langsung melakukan pemantauan situasi sekolah. Spanduk yang sempat terpasang di depan pagar sekolah sudah dilepas. Satpol PP pun membersihkan pohon pisang yang ditanam di halaman sekolah.

“Karena ini untuk kepentingan pendidikan, saya minta proses belajar mengajar harus tetap berjalan apalagi ini menjelang akhir tahun ajaran, banyak kegiatan seperti ulangan umum, dan kegiatan lain yang harus diselesaikan sekolah. Sehingga proses pembelajaran tidak boleh sampai terhenti atau tertunda,” tegas Ariadi.

Disdikpora Buleleng pun sudah berkoordinasi dengan Polsek Sukasada, Camat, Perbekel dan Satpol PP Buleleng, untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban, untuk menjamin proses belajar mengajar berjalan seperti biasa. Ariadi pun berencana akan mengundang pengklaim lahan yakni ahli waris, untuk menyampaikan opsi jalan keluar yang terbaik.

“Kemarin dari ahli waris minta ganti rugi, kami di pemerintah dalam aturan mengeluarkan anggaran harus ada bukti sertifikat atau bukti putusan pengadilan atas surat kepemilikan lahan yang sah,” imbuh pejabat asal Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Buleleng ini.

Dia pun meminta dengan hormat kepada ahli waris untuk bersama-sama menjaga kondusifitas di lingkungan sekolah, sampai ada putusan pengadilan. Sehingga proses pembelajaran tidak terganggu dan proses hukum sengketa lahan juga tetap jalan. Untuk mengantisipasi aksi serupa terulang lagi, Disdikpora pun memohon bantuan Satpol PP Buleleng untuk melakukan penjagaan setiap harinya di waktu sekolah.

Sebelumnya diberitakan sengketa lahan SDN 2 Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Buleleng, kembali menyeruak Kamis (8/5). Pihak pengklaim lahan, menanam tiga batang pohon pisang di halaman sekolah, sebagai aksi protes, menuntut pengembalian lahan mereka dari pemerintah.7 k23