Dewan Tunggu Eksekutif untuk Komunikasi, Soal Rencana Pemkab Badung Pinjam Uang

Rencana itu pun mendapatkan respons dari DPRD Badung. Kalangan dewan menilai, rencana pinjam uang ini mesti ada komunikasi dan duduk bersama antara eksekutif dan legislatif, sebagai bagian dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Badung.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Badung Made Ponda Wirawan. Pihaknya mengapresiasi jika pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur untuk keberlangsungan pariwisata Badung. Pada prinsipnya, dewan mendukung untuk memperbaiki infrastruktur pendukung agar pariwisata Badung semakin bagus. Namun untuk melakukan pinjaman, menurutnya perlu duduk bersama. Sebab bagaimanapun DPRD selaku legislatif juga merupakan dari pemerintahan Kabupaten Badung.

“Kalau saya secara pribadi, sebaiknya kita kan bisa duduk bersama dengan eksekutif untuk membahas hal ini, karena eksekutif dan legislatif adalah kolektif kolegial. Kalau itu pun digunakan untuk percepatan infrastruktur pendukung pariwisata, dengan catatan tidak mengganggu APBD yang berjalan selama ini, hal itu pasti kita dukung dukung,” kata Ponda Wirawan, Kamis (15/5).

Politisi PDIP asal Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal ini berpendapat agar pemerintah menjalankan pinjaman kepada pihak ketiga tersebut dilakukan di BPD Bali. Hal ini karena Badung adalah pemegang saham tertinggi yang otomatis devidennya kembali ke Pemerintah Kabupaten Badung. Namun, dia kembali menegaskan agar ada komunikasi terlebih dahulu dengan DPRD Badung.

“Kami juga berharap eksekutif melakukan komunikasi dahulu lah dengan kami legislatif. Kita memang harus berdampingan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Saat ini pihak eksekutif belum ada menyampaikan hal itu ke dewan,” tegas Ponda Wirawan yang juga Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Badung ini.

Masih menurut Ponda Wirawan, dengan adanya komunikasi yang baik, nantinya tujuan dan niat baik pemerintah itu juga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. “Kami masih menunggu niat baik itu. Apalagi ini bicara untuk pariwisata, kami pasti mendukung serta dapat mempercepat program-program Adicipta,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, meski dikenal memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melimpah ruah, Pemkab Badung berencana meminjam uang untuk mengejar percepatan pembangunan infrastruktur. Uang hasil pinjaman itu rencana bakal digunakan untuk upaya mengurangi kemacetan, melalui pelebaran dan penambahan jalan baru. Meski begitu, berapa nominal pinjaman belum pasti.

“Kami tidak boleh menunggu lama untuk segera mengambil langkah cepat terkait penanganan infrastruktur. Jadi dalam waktu dekat kami akan melakukan pinjaman guna peningkatan infrastruktur,” ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Senin (12/5).

Bupati asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini menambahkan, pembangunan infrastruktur yang dirancang dalam waktu dekat yakni Jalan Lingkar Barat yang merupakan bagian dari Jalan Lingkar Selatan. Jalan ini dirancang untuk mengurai kemacetan yang terjadi akibat tingginya minat wisatawan menonton kecak di Pura Uluwatu. “Yang kedua, kami di perubahan sudah mendorong untuk memasang anggaran Rp 200 miliar untuk membangun jalan dari Pecatu menuju Melasti, sehingga dari Pecatu dapat dikurangi melewati Jalan Uluwatu I,” ungkapnya.

Eks Sekda Badung itu juga mengaku, rencana lainnya yakni menyambung Tol Bali Mandara menuju ke Sawangan. Dalam waktu dekat, Pemkab Badung juga akan menyambung Jalan Gatot Subroto Barat menuju Canggu hingga Mengwi. Bupati Adi Arnawa menegaskan akan sesegera mungkin menuntaskan pembangunan infrasrtuktur.

“Sebisa mungkin saya kejar semua, yang sudah kelihatan dalam rangka mengatasi kemacetan di Petitenget dan Berawa. Di perubahan ini juga sedang melakukan pembebasan lahan untuk melebarkan jalan,” tegas Bupati Adi Arnawa. 7 ind