Bawaslu Optimalkan Peran Kehumasan Walaupun Masa Non Tahapan Pemilu

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, Dokumentasi, dan Informasi Publik Bawaslu Badung, di Kantor Bawaslu Badung, Jalan Kebo Iwa, Denpasar Barat, Selasa (6/5), menegaskan kehumasan menjadi strategis di luar tahun politik.

Kata Ariyani, peran kehumasan tidak hanya penting saat tahapan Pemilu berlangsung, namun justru menjadi sangat strategis di luar tahun politik. Karena sejumlah agenda pengawasan tetap berjalan. “Pasca Pemilu, seringkali kinerja Bawaslu tidak terlihat publik karena tidak adanya tahapan yang berjalan. Padahal, fungsi pengawasan, edukasi, dan literasi politik tetap kami jalankan. Di sinilah kehumasan memegang peran penting untuk menjaga eksistensi dan membangun citra kelembagaan,” ujar Ariyani.

Ia memberikan apresiasi terhadap Bawaslu Badung yang memiliki inovasi luar biasa dalam bidang kehumasan. “Badung menjadi satu-satunya Bawaslu kabupaten yang punya ruang podcast sendiri. Ini menunjukkan komitmen kuat dalam membangun komunikasi publik yang kreatif dan inklusif. Tentu ini didukung juga oleh pemerintah daerah yang memberikan fasilitas memadai,” tambah Ketua Bawaslu Bali periode 2018-2023 tersebut.

Ariyani juga menekankan bahwa masa non anggaran atau non tahapan justru bisa menjadi peluang untuk memperkuat komunikasi publik tanpa beban biaya besar, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital.” Hari ini, komunikasi digital sangat mempermudah kita dalam menyampaikan pesan spirit pengawasan kepada masyarakat, kita bisa membangun konten edukatif dan menyebarkan nilai-nilai pengawasan bahkan tanpa anggaran,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Badung, Made Suardita dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kerja-kerja literasi politik dari Bawaslu, utamanya Bawaslu Badung. 

“Kami di pemerintah daerah tentu siap bersinergi. Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat adalah tanggung jawab bersama demi demokrasi yang sehat, khususnya di Bali,” tegas Suardita. adi